NPM : 141350050
Ir. H. Joko Widodo & Drs. H. M. Jusuf Kalla resmi dilantik sebagai Presiden & Wapres 2014-2019 dengan membentuk Kabinet yang dinamakan Kabinet Kerja, prokontra mewarnai pembentukan kabinet, mulai dari isu bagi-bagi kursi hingga, asal comot menteri, terbukti Anggota DPR sekaligus anak Megawati mendapatkan posisi strategis di Kbinet yaitu sebagai Menteri Koordinator Pembangunan Manusia & Kebudayaan, prokontra juga mewarnai, ada yang mengatakan bukan kompeten dibidangnya hingga ucapan terimakasih kepada PDIP (Mega). Kemudian setiap parpol yang berkoalisi mendukung pencapresan Jokowi-JK 2014 juga tak luput dari jatah kursi menteri, misal jaksa agung HM. Prasetyo (Nasdem), Kepala BIN Sutiyoso (PKPI), Menpora Imam Nahrawi (PKB), dll. Yang paling kontroversi ialah penunjukan Bos Susi Air yaitu Susi Pudjiastuti sebagai Menteri kelautan & perikanan bukan hanya masalah hanya lulusan SMP tapi juga yang bertato & merokok, belum lagi antar menteri yang saling membuat gaduh, seperti halnya kasus yang kemarin santer yaitu kasus papa minta saham PT. Freeport Indonesia, yang mana bermula dari laporan Menteri ESDM kepada MKD yang melaporkan Ketua DPR-RI, kemudian Menteri Perhubungan Ignasisus Jonan yang melarang transportasi Go-Jek, Menkumham Yasona Laoly yang mengintervensi kasus dualisme PPP & Golkar, maka dari itu Presiden Jokowi harus trgas dan tidak takut kepada pihak manapun, kiranya menteri yang berkinerja dibawah rata-rata harus diganti dengan yang lebuh kompeten dibidangnya,jangan takut dengan partai koalisi, dll. Sah saja jika Presiden memilih kader partai sebagai menteri, asalkan harus mumpuni dan kompeten dibidangnya, karena rakyat butuh perubahan yang nyata, Presiden akan terbantu jika menterinya bekerja dengan baik, sebaliknya jika menterinya tidak kerja dengan baik maka nama presidrnlah yang akan terbawa buruk dalam pandangan masyarakat, mulai sekarang harus ditunjukan ketegasan dalam pemimpin. Sebagai mana yang dicita-cirakan Presiden Jokowo yaitu Nawacita. Yang paling penting Presiden harus tegas dan mampu menghapus pandangan masyarakat sebagai petugas partai, karena Presiden merupakan kekuasaan tertinggi dalam NKRI.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar